Dedy Alamsyah Daulay .SH.Angkat Bicara,Bantuan Bibit Jagung Pemerintah Di Kelambir Lima Kebun Diperjual Belikan ,

  • Whatsapp

banner 700250

KBC–delserdang- Dalam rangka peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, serta guna mendorong peningkatan Produksi Komoditas padi dan jagung minimal 7% ditahun ini, dengan tujuan bisa mencapai tiga kali lipat eksport di Tahun 2024, Pemerintah Pusat kembali menuangkan anggaran bantuan benih padi dan jagung untuk Tahun Anggaran 2020 dan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan No. 230/HK.310/C/12/2019.

Saat ini bantuan tersebut juga telah sampai kepada sejumlah Kelompok Tani yang tersebar di Kecamatan Hamparan Perak, terkhusus dikawasan Pasar I Dusun XVII Desa Kelambir V Kebun, namun anehnya, bantuan ini tidak diberikan secara gratis melainkan diduga telah Diperjual Belikan atau di Komersilkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab.

Bacaan Lainnya

banner 700250

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh awak media, adapun benih yang dikomersilkan tersebut ialah bibit jagung yang disalurkan kepada Kelompok Tani Desa Kelambir V Kebun khususnya dilahan pertanian jagung Pasar I Dusun XVII yang kerap disebut lahan Datoe Oenggut yang mana saat ini status lahan tersebut masihlah dalam peseteruan antara pihak PTPN-II dengan pihak Pengelola yang merupakan warga keturunan Tionghoa berinisial TW dengan orang suruhannya berinisal TA.

Seperti diketahui sebelumnya, pihak Kebon atau PTPN-II sampai saat ini masih mengklaim kalau lahan Ratusan Hektare itu masihlah belum keluar dari daftar kepemilikan Kebon, namun dalam hal faktanya sertifikat tanah justru sudah dikeluarkan oleh pihak pengelola melalui putusan MA, dan saat ini oleh pengelola justru telah di sewa-sewa kan kepada kelompok tani dengan harga mulai dari Rp.5 juta perhektarnya dengan biaya perpanjang tahunan Rp.2 juta perhektarnya.

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan awak media kepada Kelompok Tani, benih jagung gratis tersebut diperjualbelikan mulai dari harga Rp.50.000 s/d Rp.200.000 perkotaknya. Tak hanya memperjualbelikan benih bantuan saja, namun dalam penjualan hasil panen para petani juga “Dimonopoli” atau tidak diperbolehkan menjual kepihak lain selain kepada pengelola TA dengan selisih harga pasaran senilai Rp.500-700 perkilonya, dan tentunya akibat monopoli ini Kelompok Tani sangatlah dirugikan.

Mendapatkan informasi adanya penjualan bibit bantuan pemerintah tersebut awak media kemudian melakukan konfirmasi ke Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Hamparan Perak di Jln. Pasar 7, Bulu Cina, namun pegawai disitu tidak ada yang mengetahui adanya penjualan benih tersebut dan mereka mengatakan tidak mungkin karena benih itu harusnya diberikan secara gratis.

“Itu harusnya gratis bang nggak mungkin diperjualbelikan, coba Abang konfirmasi saja dengan KUPT kita, tapi beliau tidak da ditempat saat ini karena sedang menyalurkan bibit mangga ditempat lain,” ujar salah seorang pegawai yang tak ingin namanya disebutkan sembari memberikan nomor KUPT yang dimaksud disebut-sebut bernama Ahmad.

Ketika awak media melakukan konfirmasi via telepon terhadap KUPT Ahmad, yang bersangkutan terkesan heran serta terkejut, dan mengatakan tidak mengetahui adanya penjualan bibit jagung tersebut, dan ia menegaskan akan menelusuri temuan itu secepatnya.

“Oke pak saya juga baru dapat impo dari bapak dan akan saya tindak lanjut ke anggota saya atas kebenarannya,”ujar Ahmad.

Sementara itu, Suhendra, Kepala Desa Kelambir V Kebun yang turun diminta pendapat mengenai persoalan ini juga menjelaskan, bahwa bibit tersebut sifatnya adalah bantuan, dan tidak dibayarkan oleh kelompok tani.

“Itu sifatnya pengusulan ke pemerintah dan pemerintah memberikan bantuan secara cuma cuma tanpa dibayar. Sama hal nya dengan pengusulan bantuan peralatan pertanian lainnya, jadi itu gratis dan tidak boleh dipungut biaya,” terang Suhendra.

Mengenai persoalan ini, turut juga mendapat perhatian dari praktisi dan pengamat hukum, Dedy Alamsyah Daulay SH yang mana saat ini Dedy juga sedang menangani perkara diperadilan Pengadilan Negera Medan terkait kasus Pembunuhan Hakim Pengadilan Negeri Medan yang bernama, Zamaluddin SH

Dedy menegaskan, mengenai adanya penjualan bibit bantuan pemerintah tersebut haruslah segera mendapat perhatian dari aparatur penegak hukum baik itu dari Kepolisian maupun Kejaksaan di Sumatera Utara. Sebab menurutnya ini sudah merupakan tindakan pidana korupsi yang dapat dihukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Ini harus segera selidiki oleh penegak hukum, jangan dibiarkan berlarut-larut, sebab ini sangatlah merugikan pihak Kelompok Tani, dan negara sudah ditipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab ini, segera lidik dan penjarakan pihak-pihak yang nantinya terbukti terlibat dalam penjualan bibit bantuan pemerintah tersebut,” tandasnya. (Redaksi)

banner 700250 example banner

banner 700250

Pos terkait