Dugaan Korupsi Rp39,5 M BTN Cabang Medan, Kejatisu Tetapkan Lima Tersangka

  • Whatsapp

KBC-Medan.- Tim Penyidik Pidsus Kejati Sumut menetapkan 5 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan pelaksanaan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Konstruksi Kredit Yasa Griya (KYG) di salah satu Bank Plat Merah Cabang Medan.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, IBN Wiswantanu melalui Kasi Penkum Yos A Tarigan mengatakan PT. BTN (Persero) Cabang Medan selaku kreditur memberikan layanan fasilitas kepada PT Krisna Agung Yudha Abadi (KAYA) pada tahun 2014
“Berdasarkan audit BPKP Perwakilan Sumatera Utara adanya dugàan kerugian negara sebesar Rp 39,5 miliar. Ini merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara,”ujar Yos Tarigan dalam keterangan pers diterima orbitdigitaldaily.com, Kamis (18/11/ 2021).
Mantan Kasi Pidsus Kejari Deli Serdang menyebut ada lima tersangka, yaitu CS selaku Direktur PT KAYA, FS selaku Pimcab BTN periode 2013 – 2016. AF selaku Wakil Pimcab Komersial 2012 – 2014, RDPA selaku Head Commercial Lending Unit Komersial  2013- 2016 dan AN Analis Komersial Tahun 2012 – 2015.
“Debitur mengajukan permohonan kredit ke BTN Medan untuk pembangunan perumahan Takapuna Residence sebanyak 151 unit. Nilai plafon kredit yang diajukan CS untuk Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi Kredit Yasa Griya sebesar Rp 39,5 Miliar disetujui dengan agunan 93 SHGB atas nama PT ACR,” sebutnya.
Ditambahkan Yos, kredit PT KAYA sebesar Rp 39,5 Miliar ternyata dalam status macet berdampak pada kerugian keuangan negara. Lantaran fakta perbuatan melawan hukum itu saat pemberian kredit KMK kepada PT KAYA tidak sesuai SOP, baik penggunaan kredit maupun proses pencairan kredit tidak sesuai perjanjian kredit. 
Kemudian, adapun para tersangka dari pihak bank yaitu, FS, AF, RDPA dan AN telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan telah menyetujui permohonan kredit CS selaku Direktur PT KAYA tidak sesuai dengan SOP dan perjanjian kredit.
“Atas perbuatannya, lima tersangka melanggar Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHPidana,”terang Yos Tarigan (Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *