DZULMI Eldin saat menjalani sidang di PN Medan. Surat dakwaan Eldin sudah sesuai UU.

  • Whatsapp

KBC -MEDAN -Jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mochamad Wiraksajaya menyatakan, surat dakwaan terdakwa Dzulmi Eldin sudah sesuai UU (undang-undang). Karena itu, eksepsi terdakwa tidak dapat diterima dan ditolak.
“Menyatakan bahwa surat dakwaan Eldin sudah sesuai UU, dan oleh karenanya surat dakwaan penuntut umum dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini,” kata jaksa KPK di hadapan majelis hakim diketuai Abdul Azis di Ruang Cakra Utama, dalam sidang agenda Replik jaksa, Senin (16/3/2020)

Jaksa mengatakan, nota keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa Dzulmi Eldin yang menyebut bahwa surat dakwaan kabur, sesungguhnya sudah dijelaskan secara jelas dan lengkap.

Maka, JPU menegaskan bahwa eksepsi dari PH Dzulmi Eldin tidak dapat diterima dan ditolak.

Dalam surat dakwaan a quo peran terdakwa Dzulmi Eldin dalam tindak pidana sudah diuraikan secara jelas dan lengkap.

“Baik dari tahap adanya pemberian arahan, meminta uang, arahan untuk penggunaan uang, hingga terdakwa menikmati uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa,” terang jaksa.

Jaksa melanjutkah bahwa uraian demikian jelas menunjukkan dalam kapasitas sebagai apa kedudukan terdakwa dalam tindak pidana tersebut apakah sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau sebagai turut serta.

“Menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan. Terkait dengan kesimpulan mengenai peran terdakwa dalam penyertaan tersebut, nantinya akan dibuktikan di persidangan,” sebut jaksa.

Setelah jaksa membacakan peplik, majelis hakim menutup persidangan.

“Sidang kita tunda sampai hari Kamis (19/3) dengan agenda putusan sela,” tutup hakim.

Kekurangan Anggaran
Sebelumnya dalam sidang, jaksa KPK menyebutkan, kasus suap Eldin berawal dari kekurangan anggaran kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Terdakwa pada pertengahan bulan Juli 2018 menerima laporan dari Samsul Fitri tentang dana yang dibutuhkan untuk keberangkatan kegiatan Apeksi di Tarakan Kalimantan Utara sejumlah Rp200 juta.

Namun yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mencapai jumlah tersebut.

Mendapat laporan itu, terdakwa kemudian memberikan arahan untuk meminta uang kepada Para Kepala OPD/ Pejabat Eselon II dan Samsul Fitri menyatakan kesanggupannya.

Samsul Fitri di hadapan terdakwa kemudian membuat catatan Para Kepala OPD/ Pejabat Eselon II yang akan dimintai uang serta perkiraan jumlahnya yang mencapai Rp240 juta.

Atas catatan perhitungan Samsul Fitri tersebut terdakwa menyetujuinya.

Namun ternyata, permintaan Eldin melalui Samsul Fitri, hanya terkumpul Rp120 juta.

Dalam kesempatan lain, permintaan Dzulmi Eldin ternyata terus berlanjut, hingga yang terakhir ia meminta uang pegangan dan perjalanan selama menghadiri undangan acara Program Sister City di Kota Ichikawa Jepang pada Juli 2019.

Pada kasus ini Eldin didakwa telah menerima uang yang dikumpulkan dari para kepala OPD totalnya mencapai Rp2,1 miliar lebih (Has).

example banner

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *